Selamat Datang di Website Resmi DPRD Kabupaten Deli Serdang

username

password


pengisian username lengkap dengan domain misalnya info@dprd.deliserdang.go.id

IP anda adalah:
54.196.159.11

Anda adalah pengunjung:
85482


Home » Tentang DPRD » Kode Etik

KODE ETIK DPRD KABUPATEN DELI SERDANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Menimbang        :   

  1. bahwa DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah dan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang ;
  2. bahwa dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya anggota DPRD harus selalu menjaga martabat kehormatan citra dan kredibilitas DPRD sesuai dengan peraturan perundang -undangan ;
  3. bahwa untuk mengatur sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b serta amanat pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Peraturan Tata Tertib DPRD maka perlu menyusun Kode Etik DPRD Kabupaten Deli Serdang yang ditetapkan dalam Peraturan DPRD Kabupaten Deli Serdang.

Mengingat          :    

  1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
  2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1987 tentang Protokol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363) ;
  3. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
  4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
  5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
  6. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4809) ;
  7. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836 ) ;
  8. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 2009, tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) ;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585) ;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815) ;

Memperhatikan  :    

  1. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 170/4085.K/Tahun 2009 tentang Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Masa Jabatan tahun 2004 - 2009 dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang Masa Jabatan 2009 -2014 ;
  2. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang ;
  3. Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli serdang dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Deli Serdang tanggal ............2010.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan DPRD Kabupaten Deli Serdang yang dimaksud dengan :

  1. Kode Etik DPRD Kabupaten Deli Serdang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD Kabupaten Deli Serdang ;
  2. Kantor adalah kantor DPRD Kabupaten Deli Serdang ;
  3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten Deli Serdang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
  4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil - wakil Ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang ;
  5. Anggota DPRD adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Deli Serdang ;
  6. Badan Musyawarah adalah Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Deli Serdang ;
  7. Badan Kehormatan adalah Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Deli Serdang ;
  8. Rapat adalah rapat - rapat yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Deli Serdang ;
  9. Kunjungan kerja adalah kunjungan kerja DPRD Kabupaten Deli Serdang ;
  10. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang ;
  11. Peraturan Tata Tertib adalah Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Deli Serdang ;
  12. Protokoler adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan dan masyarakat ;
  13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Deli Serdang, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Deli Serdang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang ;
  14. Keluarga ialah suami atau istri atau anak ;
  15. Sanak famili ialah pihak - pihak yang mempunyai hubungan pertalian darah sampai 3 derajat kesamping ;
  16. Perjalanan dinas adalah perjalanan pimpinan dan / atau anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang dalam melaksanakan tugas untuk kepentingan daerah sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Perundang - undangan, baik yang dilakukan dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang, maupun diluar batas wilayah Kabupaten Deli Serdang ;
  17. Rahasia DPRD adalah sesuatu yang berkaitan dengan rencana, kegiatan atau tindakan yang telah, sedang, atau akan dilakukan yang menurut sifat dan bentuknya tidak dapat diinformasikan kepada pihak lain ;
  18. Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik anggota DPRD yang dinyatakan melakukan pelanggaran Kode Etik DPRD dan tidak terbukti melakukan pelanggaran tetapi secara moral nama baiknya telah tercemar akibat tindakan yang disangkakan kepadanya ;
  19. Sanksi adalah hukuman yang dijatuhkan kepada anggota DPRD yang melanggar kode etik, dituangkan dalam keputusan DPRD atau Pimpinan DPRD Kabupaten Deli Serdang.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Kode Etik DPRD Kabupaten Deli Serdang bertujuan memberikan prinsip etis, standar sikap, perilaku dan ucapan dalam melaksanakan tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban serta tanggungjawabnya guna menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas anggota DPRD serta menunjang optimalisasi peningkatan kinerja anggota DPRD.

BAB III

SIKAP DAN PERILAKU

Pasal 3

Anggota DPRD harus mempunyai sikap dan perilaku :

  1. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
  2. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ;
  3. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia ;
  4. memiliki integritas tinggi dan jujur ;
  5. menegakkan kebenaran dan keadilan ;
  6. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras asal - usul, golongan, dan jenis kelamin ;
  7. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD daripada kegiatan lain diluar tugas dan kewajiban DPRD Kabupaten Deli Serdang ;
  8. mentaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang - undangan ; dan
  9. setiap masuk kantor pada hari kerja wajib berpakaian sopan dan rapi dan tidak dibenarkan mengenakan baju kaos oblong dan sandal.

BAB IV

TATA KERJA DAN TATA HUBUNGAN

Bagian Kesatu

Tata Kerja Anggota DPRD

Pasal 4

Anggota DPRD dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya, harus :

  1. menunjukkan profesionalisme sebagai anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang ;
  2. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat ;
  3. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja ;
  4. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD Kabupaten Deli Serdang, kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan fraksi ;
  5. menghadiri rapat DPRD secara fisik ;
  6. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap rapat DPRD ;
  7. menjaga rahasia termasuk hasil rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum ;
  8. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain ;
  9. melaksanakan perjalanan dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan ; dan
  10. tidak menyampaikan hasil dari suatu rapat DPRD yang tidak dihadirinya kepada pihak lain.

Bagian Kedua

Hubungan Antar Anggota DPRD

Pasal 5

(1)  Anggota DPRD wajib saling hormat menghormati sopan dan santun dalam melakukan hubungan antar anggota DPRD selama berada di dalam maupun di luar gedung DPRD.


(2)  Anggota DPRD wajib berkoordinasi dengan anggota DPRD yang lainnya, dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan anggota DPRD sesuai alat kelengkapan DPRD, anggota DPRD yang bersangkutan.

Bagian Ketiga

Hubungan Dengan Mitra Kerja

Pasal 6

(1)  Anggota DPRD wajib bersikap adil, terbuka, akomodatif dan profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerjanya.

(2)  Anggota DPRD tidak diperkenankan melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi dan/atau golongan.

Bagian Keempat

Hubungan dengan Lembaga di luar DPRD

Pasal 7

(1)  Anggota DPRD yang ikut serta dalam kegiatan organisasi di luar lembaga DPRD harus mengutamakan tugas dan fungsinya sebagai anggota DPRD.

(2)  Setiap keikutsertaan dalam suatu organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) anggota DPRD wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada pimpinan alat kelengkapan dewan yang bersangkutan.

BAB V

PENYAMPAIAN PERNYATAAN

Pasal 8

(1)  Pernyataan yang disampaikan dalam rapat, konsultasi, atau pertemuan dan penyampaian hasil - hasilnya adalah pernyataan dalam kapasitas sebagai anggota DPRD, pimpinan alat kelengkapan DPRD atau pimpinan DPRD.

(2)  Pernyataan di luar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap sebagai pernyataan pribadi.

(3)  Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat konsultasi atau pertemuan tidak dibenarkan menyampaikan hasil - hasil rapat konsultasi atau pertemuan tersebut dengan mengatasnamakan anggota DPRD kepada publik.

BAB VI

KETENTUAN DALAM RAPAT

Pasal 9

(1)  Anggota DPRD harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya.

(2)  Anggota DPRD yang berhalangan hadir secara fisik dalam rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan rapat.

(3)  Dalam mengikuti rapat :

a.    Anggota DPRD harus berpakaian rapi, sopan, pantas, memakai sepatu serta menggunakan tanda atau pin DPRD ;

b.    Anggota DPRD harus melengkapi diri dengan persiapan materi rapat yang akan dibahas ;

(4)  Pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi atas pertimbangan dan kajian Badan Kehormatan.

Pasal 10

(1)  Selama rapat berlangsung setiap Anggota DPRD wajib bersikap sopan santun, dalam menyampaikan pendapat, instrupsi dan bersungguh - sungguh menjaga ketertiban, dan mematuhi tata cara. dalam rapat sesuai dengan peraturan tata tertib.

(2)  a.   Selama rapat paripurna berlangsung tidak dibenarkan merokok.

      b.   Selama rapat - rapat di DPRD, rapat paripurna diruang tertutup dan ber AC tidak dibenarkan merokok.

Pasal 11

(1)  Anggota DPRD wajib menjaga keputusan rapat yang dinyatakan tertutup untuk umum.

(2)  Anggota DPRD wajib menjaga keputusan rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.
 

BAB VII
PERJALANAN DINAS
Pasal 12

(1)  Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas di dalam atau ke luar negeri dengan biaya APBD sebagaimana diatur dalam peraturan perundang - undangan.

(2)  Anggota DPRD tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan di luar tugas DPRD.

(3)  Perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan anggaran sesuai alokasi yang tersedia.

(4)  Anggota DPRD tidak dapat membawa keluarga atau sanak saudara dalam perjalanan dinas, kecuali atas alasan tertentu dan seizin pimpinan DPRD.

(5)  Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang baik dari dalam maupun luar negeri, harus dengan sepengetahuan pimpinan DPRD.


BAB VIII

KEKAYAAN, IMBALAN, DAN PEMBERIAN HADIAH

Pasal 13

Anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang wajib melaporkan kekayaan secara jujur dan benar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang -undangan.

Pasal 14

Anggota DPRD dilarang menerima gratifikasi dari pihak lain, kecuali yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang - undangan.


BAB IX

KONFLIK KEPENTINGAN

Pasal 15

(1)  Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan suatu permasalahan tertentu, anggota DPRD harus menyatakan dihadapan seluruh peserta rapat apabila ada kepentingan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya diluar kedudukannya sebagai anggota DPRD.

(2)  Anggota DPRD mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan, kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.


BAB X

LARANGAN RANGKAP JABATAN

Pasal 16

(1)  Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai :
a.    pejabat negara atau pejabat daerah lainnya ;

b.    hakim pada Badan Peradilan ; atau

c.    Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lainnya yang anggarannya bersumber dari APBN / APBD.

(2)  Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, atvokad, atau pengacara, dan notaris.

BAB XI

SANKSI DAN REHABILITAS

Bagian Kesatu

Sanksi

Pasal 17

(1)  Sanksi yang diberikan bagi anggota atau pimpinan DPRD yang melanggar kode etik ini berupa :

a.    teguran lisan ;

b.    teguran tertulis ;

c.    pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD ; atau

d.   pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

(2)  Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anggota atau pimpinan DPRD oleh Badan Kehormatan dan disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada yang bersangkutan.

(3)  Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan setelah mendapat peringatan 3 (tiga) kali berturut - turut.

(4)  Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah mendapat peringatan tertulis dari pimpinan dewan, yang bersangkutan tidak lagi melakukan kesalahan maka surat peringatan terdahulu secara otomatis tidak berlaku lagi.

(5)  Hal - hal yang sudah ditetapkan dalam peraturan tata tertib DPRD merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan peraturan kode etik ini.


Bagian Kedua

Rehabilitasi

Pasal 18

Apabila anggota DPRD setelah dilakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi oleh Badan Kehormatan ternyata tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik DPRD dan tidak terbukti melakukan pelanggaran yang disangkakan kepadanya, maka Badan Kehormatan harus memberikan rehabilitasi secara tertulis.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

(1)  Hal - hal yang belum diatur dalam peraturan kode etik ini, ditetapkan dan diatur lebih lanjut oleh pimpinan DPRD Kabupaten Deli Serdang bersama Pimpinan Fraksi - fraksi setelah dilakukan pembahasan oleh Badan Kehormatan.

(2)  Dengan ditetapkannya peraturan kode etik ini maka keputusan kode etik terdahulu dinyatakan tidak berlaku lagi.

(3)  Kode Etik ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dipandang perlu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

 

Download Kode Etik Disini



Copyright © 2011 - Website DPRD Kabupaten Deli Serdang, Hak cipta dilindungi Undang-Undang
E-mail kirim ke: info@dprd.deliserdangkab.go.id