Selamat Datang di Website Resmi DPRD Kabupaten Deli Serdang

username

password


pengisian username lengkap dengan domain misalnya info@dprd.deliserdang.go.id

IP anda adalah:
54.226.173.169

Anda adalah pengunjung:
77414


Home » Tentang DPRD » Sejarah

Sekilas Sejarah Kabupaten Deli Serdang

Deli Serdang merupakan salah satu Kabupaten di Sumatera Utara yang wilayahnya terhampar seluas 3,34 % dari luas wilayah Propinsi Sumatera Utara atau seluas 2.394,62 Km2. (239.462 Ha ).

Kabupaten Deli Serdang yang beribukota Lubuk Pakam berada di jalur lintas Sumatera berjarak lebih kurang 28 Km dari Medan, Ibu Kota Propinsi Sumatera Utara yang juga merupakan salah satu lumbung padinya Sumatera Utara.
Secara geografis Kabupaten ini terdiri dari dataran pantai, dataran rendah dan dataran tinggi pegunungan.

Dengan kondisi geografis seperti itu, memberikan gambaran bahwa kabupaten ini memiliki Sumber Daya Alam yang dapat diandalkan sebagai sumber devisa yang mampu memacu pertumbuhan ekonomi dan pada giliran akan memberikan konstribusi pada tingkat kesejahteraan masyarakat Deli Serdang.

Sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesisa 17 Agustus 1945, Kabupaten Deli Serdang yang dikenal sekarang ini merupakan dua pemerintahan yang berbentuk Kerajaan (Kesultanan) yaitu Kesultanan Deli yang berpusat di Kota Medan, dan Kesultanan Serdang berpusat di Perbaungan (  38 Km dari Kota Medan menuju Kota Tebing Tinggi).

Dalam masa Pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS), keadaan Sumatera- Timur mengalami pergolakan yang dilakukan oleh rakyat secara sepontan menuntut agar NST (Negara Sumatera Timur) yang dianggap sebagai prakarsa Van Mook (Belanda) dibubarkan dan wilayah Sumatra Timur kembali masuk Negara Republik Indonesia. Para pendukung NST membentuk Permusyawaratan Rakyat se Sumatra Timur menentang Kongres Rakyat Sumatra Timur yang di bentuk oleh Front Nasional.

Negara-negara bagian daerah-daerah istimewa lain di Indonesia kemudian bergabung dengan NRI, sedangkan Negara Indonesia Timur (NIT) dan Negara Sumatera Timur (NST) tidak tersedia.

Akhirnya Pemerintah NRI meminta kepada Republik Indonesia Serikat (RIS) untuk mencari kata sepakat dan mendapat mandat penuh dari NST dan NIT untuk bermusyawarah dengan NRI tentang pembentukan Negara Kesatuan dengan hasil antara lain Undang-Undang Dasar Sementara Kesatuan yang berasal dari UUD RIS diubah sehingga sesuai dengan Undang Dasar 1945.

Atas dasar tersebut terbentuklah Kabupaten Deli Serdang seperti tercatat dalam sejarah bahwa Sumatera Timur dibagi atas 5 (lima) Afdeling, salah satu diantaranya Deli Serdang, Afdelaing ini dipimpin seorang Asisten Residen beribukota Medan serta terbagi atas 4 (empat) Onder Afdeling yaitu Beneden Deli beribukota Medan, Bovan Deli beribukota Pancur Batu, Serdang beribukota Lubuk Pakam, Serdang  Bedagai beribukota Tebing Tinggi dan masing-masing dipimpin oleh Kontelir.

Selanjutnya dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Timur tanggal 19 April 1946, Keresidenan Sumatera Timur dibagi menjadi 6 (enam). Kabupaten ini terdiri atas 6 (enam) Kewedanaan yaitu

Deli Hulu, Deli Hilir, Serdang Hulu, Serdang Hilir, Bedagai / Kota Tebing Tinggi pada waktu itu ibukota berkedudukan di Perbaungan. Kemudian dengan Besluit Wali Negara tanggal 21 Desember 1949 wilayah tersebut adalah Deli Serdang dengan ibukota Medan meliputi Lubuk Pakam, Deli Hilir, Deli Hulu, Serdang, Padang dan Bedagei.

Pada tanggal 14 November 1956. Kabupaten Deli Serdang ditetapkan menjadi Derah Otonom dan namanya berubah menjadi Kabupaten Deli Serdang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1948, yaitu Undang-Undang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah dengan Undang-Undang 7 Drt tahun 1956. Untuk merealisasikannya dibentuklah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Dewan Pertimbanggan Daerah (DPD).

Tahun demi tahun berlalu setelah melalui berbagai usaha penelitian dan seminar-seminar oleh para pakar sejarah dan pejabat Pemerintah Daerah Tingkat II Deli Serdang pada waktu itu (sekarang Pemerintah Kabupaten Deli Serdang), akhirnya disepakati dan ditetapkan bahwa hari jadi Kabupaten Deli Serdang adalah tanggal 1 Juli 1946.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1984, ibukota Kabupaten Deli Serdang dipindahkan dari Kota Medan ke lubuk pakam dengan lokasi perkantoran di Tanjung Garbus yang di resmikan oleh Gubernur Sumatera Utara tanggal 23 Desember 1986. Demikian pula pergantian pimpinan di daerah inipun telah terjadi beberapa kali.

Tercatat dalam sejarah bahwa Bupati pertama di Kabupaten Deli Serdang adalah Moenar S. Hamidjojo, kemudian Sampoerno Kolopaking, setelah itu Wan Oemaroeddin Barus (1 februari 1958 s.d 1 April 1958), Abdullah Eteng (1April 1958 s.d 11 Januari 1963 ), Abdul Kadir Kendal Keliat (11 Januari 1963 s.d 11 November 1970), Haji Baharoeddin Siregar (11 November 1970 s.d 17 April 1978), Abdul Muis Lubis (17 April 1978 s.d 3 maret 1979), H. Tenteng ginting (3 Maret 1978 s.d 3 Maret 1984), H. Wasiman (3 Maret 1984 s.d 3 Maret 1989), H. Ruslan Mansur (3 Maret 1989 s.d 1994), H. Maymaran NS (3 Maret 1994 s.d 3 Maret 1999), Drs.H. Abdul Hafid, MBA (3 Maret 1999 s.d 7 april 2004), sejak tahun 2004 (periode 2004 s.d 2009) dijabat oleh Drs. H. Amri Tambunan, dan untuk pertama sekali melalui pemilihan rakyat langsung Drs. H. Amri Tambunan kembali untuk kedua kalinya sebagai Bupati Deli Serdang periode 2009-2014.

Pejalanan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Deli Serdang, tercatat beberapa bupati didampingi oleh seorang Wakil Bupati. Pada pertengahan periode kepemimpinan (1997) H. Maymaran. MS, beliau didampingi oleh seorang wakil Bupati Drs. H. Rayo Usman Harahap, sesuai dengan Surat Keputusan Mendagri Nomor 132.22-141 tanggal 24 februari 1977. Jabatan Wakil Bupati berlanjut dijabat oleh Drs. H. Rayo Usman Harahap pada priode Drs. H. Abdul hafid, MBA.sampai dengan  tahun 2002. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, jabatan Wakil Bupati merupakan satu paket dengan Bupati yang dipilih oleh anggota legislatif. Tahun 2003, Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Deli serdang, terpilih Drs. H. Amri Tambunan yang berdampingan dengan Drs. Yusuf Sembiring, MBA, MM. Sebagai Wakil Bupati untuk priode 2004 sampai dengan 2009. yang mendampingi Drs. H. Amri Tambunan sebagai Bupati periode 2009-2014 terpilih adalah H. Zainuddin Mars.

Demikian pula halnya di legislatif, pimpinan di lembaga inipun sudah silih berganti mulai dari Ketua Dewan dijabat oleh Bonar Ginting, H. Mahmud Hasan, T.A. Muhaid Arief, dan Kapten M. Selamat. Kemudian pada priode berikutnya terpilih menjadi Ketua dewan adalah Letkol Gus Masinan, BA (1971 s.d 1982), H.M. Rizan (1982 s.d 1987), T.Abunawar alhaj (1987 s.d 1992), H. Iping Safei dilanjut oleh Usman DS (1992 s.d 1997), Kolonel Drs. H. Nusrin Siregar (1997 s.d 1999), Naik Tarigan, BBA (1999 s.d 2004), H. Wagirin Arman, S.Sos (2004 s.d. 2009) dan sejak tahun 2009 sampai saat ini Ketua DPRD Kabupaten Deli Sedang dijabat oleh Hj. Fatmawaty T.

Sedangkan Sekretaris Wilayah Daerah (saat ini berubah nama menjadi Sekretaris Daerah), juga sudah silih berganti, mulai dari H. Baharoeddin Siregar, Mbra barus, Mabai Tarigan, H. Abdul Muis Lubis, Mohd. Zaini Dahlan, SH, Drs.Sonny Sembiring, Zainal Arifin, SH, Drs. H. Aman Ginting, Drs. H. Azis Fachri Harahap, H. Abdul Salam Pane SH, Drs. H. Zainul Aris, Drs. H. Chirullah, S.I.P, MAP, Pelaksana Sekda Ir. H. Marapinta Harahap, MAP, MM. Dan saat ini dijabat oleh Ir. Djaili Azwar, M.Si. dan Drs. H. Azwar S, Msi.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Kabupaten Deli Serdang juga sudah beberapa kali silih berganti mulai dari Djaman Ginting, SH., kemudian Pangeran Siregar SH, setelah itu Drs. Nur Achmad Siregar, H.M. Rasyid SH, Drs H. Achmad Siregar, Drs. Semangat Merdeka Tarigan, Drs. H. Rahmad, M. AP dan Drs. M. Iqbal Nasution yang masih menjabat sampai sekarang.



Copyright © 2011 - Website DPRD Kabupaten Deli Serdang, Hak cipta dilindungi Undang-Undang
E-mail kirim ke: info@dprd.deliserdangkab.go.id